Anggota parlemen Eropa sangat menyetujui arahan DAC8, memberdayakan otoritas pajak untuk mengawasi dan mengatur transaksi mata uang kripto di UE.
Pada 13 September, usulan tersebut mendapat 535 suara anggota mendukung, hanya 57 suara menolak, dan 60 abstain. DAC8 akan memungkinkan otoritas pajak untuk memantau dan mengatur semua transaksi mata uang kripto yang dilakukan oleh individu dan perusahaan di Uni Eropa.
Anggota UE memiliki waktu hingga 31 Desember 2025 untuk menerapkan kerangka peraturan baru. Inisiatif ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
DAC8 akan menggunakan standar pelaporan di bawah format OECD Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dan beroperasi di bawah standar MiCA.
Inisiatif ini diusulkan pada bulan Desember 2022 oleh Komisi Eropa, menciptakan kerangka pelaporan bagi penyedia layanan aset kripto terhadap transaksi yang dilakukan klien UE mereka.
Peraturan kripto UE
Uni Eropa telah secara aktif berupaya mengatur sektor kripto dalam beberapa tahun terakhir. Upaya UE bertujuan untuk menetapkan peraturan kripto yang seragam di seluruh negara anggota, memastikan konsistensi dan kejelasan dalam industri. Salah satu prioritas legislatif utama UE adalah penerapan undang-undang Pasar Aset Kripto (MiCA).
Rezim lisensi kripto yang komprehensif ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja untuk mengatur mata uang kripto dan aset digital di UE. Undang-undang MiCA telah menarik perhatian global, dan yurisdiksi lain juga mengamati dengan cermat penerapan dan hasil undang-undang tersebut.
Namun, dorongan UE terhadap regulasi kripto masih menghadapi tantangan. Keprihatinan terhadap privasi telah muncul ketika undang-undang yang diusulkan berfokus pada pemberantasan penghindaran pajak dan pencucian uang. Beberapa entitas telah mengajukan pertanyaan tentang masa depan anonimitas di UE, karena undang-undang tertentu bertujuan untuk melacak transaksi mata uang kripto dan memberlakukan pembatasan pada layanan seperti pencampur mata uang kripto.
Ikuti Kami di Google Berita
