Indonesia mempertimbangkan pelonggaran pajak kripto

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indonesia telah meminta Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani untuk menilai kembali perpajakan kripto.

Perpajakan kripto di Indonesia

Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam pendapatan pajak kripto pada tahun 2023, turun sebesar 62% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun nilai Bitcoin meningkat.

Total pendapatan pajak yang dihasilkan dari transaksi kripto pada tahun 2023 berjumlah $31,7 juta (Rupiah Indonesia 467,27 miliar). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan volume transaksi kripto yang signifikan sebesar 51% selama periode yang sama.

Rezim perpajakan, yang diperkenalkan oleh pemerintah pada Mei 2022, memberlakukan pajak ganda pada transaksi kripto, termasuk pajak penghasilan 0,1% dan pajak pertambahan nilai (PPN) 0,11%, dengan bursa lokal berkontribusi sekitar 0,04% ke bursa kripto nasional.

Berdasarkan laporan daerah, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mendesak Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani untuk menilai penerapan pajak kripto.

Tirta Karma Senjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti (Otoritas Perdagangan Berjangka Komoditi), menjelaskan pengenaan pajak ini sejalan dengan pengklasifikasian kripto sebagai komoditas atau aset. Dengan dialihkannya pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak diharapkan dapat mengevaluasi skema pajak kripto tersebut.

Pada peringatan 10 tahun acara Indodax di Jakarta pada tanggal 27 Februari, para pemangku kepentingan menekankan pentingnya mengevaluasi rezim perpajakan, mengingat status kripto yang terus berkembang sebagai pemain penting di sektor keuangan. Tirta menekankan perlunya tinjauan pajak berkala, dengan menyatakan, “Biasanya pajak dievaluasi setiap tahun.”

Tirta lebih lanjut menyatakan keyakinannya bahwa industri kripto dan regulasinya relatif baru sehingga memerlukan ruang pertumbuhan hingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pemungutan pajak.

Pada bulan Januari, Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia melaporkan total pengumpulan sebesar Rp 71,7 miliar dari bisnis pajak kripto dan layanan fintech. Ia merinci, Rp39,13 miliar ($2,492,047.15) berasal dari pajak kripto, sedangkan pajak fintech sebesar Rp32,59 miliar ($2,075,538.37).

Suryo pun memberikan rinciannya dengan menyebutkan Rp. 18,25 miliar ($1,162,276.02) berasal dari PPh Pasal 22, dan sisanya Rp. 20,88 miliar ($1,329,771.13) berasal dari PPN atas transaksi kripto.

Sepanjang tahun sebelumnya, pendapatan negara dari pajak kripto dan fintech berjumlah Rp1,11 triliun ($70.691.856,27) dengan Rp. 647,52 miliar ($41.238.189,88) dan Rp. 437,47 miliar ($27,860,870.60) terealisasi pada akhir tahun 2023.

Bursa saham lokal di Indonesia telah menyuarakan keprihatinan mengenai tingginya tarif pajak, dan menyebut hal tersebut sebagai salah satu faktor berkurangnya pendapatan karena pengguna mencari platform alternatif.

Ada saran yang diajukan agar transaksi kripto hanya dikenakan pajak penghasilan, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas di pasar mata uang kripto Indonesia.

Mengatasi pertukaran kripto ilegal

Pada bulan Mei 2023, Asosiasi Blockchain Indonesia menemukan penemuan yang meresahkan: adanya 303 bursa kripto ilegal yang beroperasi di negara tersebut. Pengungkapan ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap sistem perpajakan formal di Indonesia, karena melemahkan upaya untuk mengatur dan mengenakan pajak pada transaksi mata uang kripto secara efektif.

Menjamurnya pertukaran tidak sah tidak hanya membahayakan integritas sistem perpajakan namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi hilangnya pendapatan bagi pemerintah.

Platform yang tidak diatur ini menawarkan pengguna jalan untuk melakukan transaksi kripto di luar pengawasan peraturan, sehingga mempersulit upaya otoritas pajak untuk memantau dan mengenakan pajak pada aktivitas ini secara akurat.

Tahun lalu, provinsi Bali di Indonesia menerapkan larangan penggunaan cryptocurrency sebagai metode pembayaran bagi wisatawan asing. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk memperkuat mata uang resmi negara, rupiah, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan peringatan, yang menyatakan bahwa konsekuensi berat seperti deportasi, sanksi administratif, tuntutan pidana, penutupan usaha, dan sanksi tegas lainnya akan dikenakan kepada wisatawan asing yang kedapatan melanggar larangan ini.

Trisno Nugroho, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Bali, menegaskan kembali bahwa meskipun perdagangan mata uang kripto diperbolehkan di Indonesia, penggunaan mata uang kripto sebagai bentuk pembayaran tidak diperbolehkan.

Larangan pembayaran kripto bagi wisatawan di Bali merupakan komponen strategi yang lebih luas untuk mengawasi dan mengelola pemanfaatan mata uang kripto di seluruh negeri.

Ikuti Kami di Google Berita

crypto.news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *