Thailand memberlakukan pajak atas pendapatan kripto di luar negeri mulai tahun 2024

Departemen Pendapatan Thailand telah mengumumkan rencana untuk mengenakan pajak atas pendapatan luar negeri, termasuk pendapatan perdagangan mata uang kripto, bagi individu yang tinggal di negara tersebut selama lebih dari 180 hari.

Peraturan yang diperbarui ini, yang akan diterapkan pada tanggal 1 Januari 2024, memperluas cakupan dari peraturan sebelumnya di mana hanya pendapatan luar negeri yang dibawa ke Thailand pada tahun penghasilan yang akan dikenakan pajak.

Menurut Bangkok Post, perubahan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa semua pendapatan luar negeri, terlepas dari penggunaannya dalam perekonomian Thailand, diumumkan.

Fokusnya tampaknya berada pada penduduk yang terlibat dalam perdagangan saham asing melalui broker luar negeri, pedagang kripto, dan warga negara Thailand yang memiliki akun di luar negeri.

Lanskap kripto Thailand

Thailand telah menyaksikan lonjakan aktivitas perdagangan mata uang kripto dalam beberapa tahun terakhir, menarik investor domestik dan asing. Namun, Menteri Keuangan negara tersebut, Arkhom Termpittayapaisith, telah memperingatkan tentang risiko spekulasi kripto yang berlebihan di pasar modal Thailand. Dia mencatat bahwa investor ritel telah mengalihkan tabungan mereka ke mata uang kripto untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi.

Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) telah menetapkan kerangka hukum untuk aset digital dan penawaran koin awal (ICO) untuk mengatur dan melindungi sektor mata uang kripto. Kerangka kerja ini mencakup pedoman tentang biaya, pajak, persyaratan perizinan, dan daftar tujuh mata uang kripto yang disetujui.

Pemerintah Thailand juga telah mengambil langkah-langkah untuk mendidik warganya tentang cryptocurrency dan teknologi blockchain. Namun, tantangan regulasi juga muncul di lanskap kripto Thailand.

Ikuti Kami di Google Berita

crypto.news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *